Tim Keabsahan Porprov 2014 Akan Bekerja Keras

Tidak ada komentar 343 views

SUASANA Rapat Pleno Persiapan Porprov 2014 dan PON Remaja, di Pekanbaru, Kamis (7/8/2014).

PEKANBARU – Tim Keabsahan Porprov 2014 Indragiri Hulu (Inhu) berjanji akan bekerja keras dalam memberi legalitas atlet yang boleh bertanding dalam pesta olahraga Riau tersebut. Ketua Tim Keabsahan, Robin Hutagalung, berharap semua pihak, baik KONI Kabupaten/Kota maupun pengprov cabang olahraga bisa bekerja sama, agar Porprov 2014 bisa terlaksana dengan baik tanpa masalah yang berarti berkenaan keabsahan atlet.

Robin mengatakan hal itu saat mengikuti Rapat Pleno Persiapan Porprov dan PON Remaja, di ruang rapat KONI Riau, Pekanbaru, Kamis (7/8/2014). Dalam rapat tersebut hadir Ketua KONI Riau H Emrizal Pakis, Wakil Ketua I KONI Riau H Zulkifli Saleh, Wakil Ketua II H Abdul Lapiz, Wakil Ketua III H Asmawie Mukri, Sekretaris Umum H Darmansyah, Bendahara Umum Moech Roem, ketua-ketua bidang di KONI Riau, dan perwakilan dari beberapa pengurus olahraga provinsi (Pengprov).

“Kami berjanji akan bekerja keras melakukan verifikasi. Kami tak akan mempermudah jika memang bermasalah, dan tak akan terjebak dalam hal yang menyulitkan jika itu bisa diselesaikan dengan mudah,” jelas Robin.

Sebelumnya, Ketua KONI Riau H Emrizal Pakis menegaskan agar Tim Keabsahan bekerja dengan baik dan teliti dalam melakukan verifikasi atlet yang akan mengikuti Porprov 2014 Inhu. Emrizal berharap, patokan dalam verifikasi jangan hanya terpaku pada KTP atau tempat tinggal, tetapi mempertimbangkan hal-hal lainnya.

Emrizal mencontohkan, misalnya ada atlet Kuantan Singingi (Kuansing) yang lahir dan besar di sana, tetapi kuliah di Pekanbaru dan mendapatkan KTP Pekanbaru, maka dia tidak serta-merta menjadi atlet Pekanbaru. Kecuali dia telah masuk dalam pembinaan KONI Pekanbaru, dan daerahnya, Kuansing, secara resmi sudah melepasnya.

“Hal-hal yang begitu pasti akan banyak terjadi, maka Tim Keabsahan harus bekerja keras dan teliti. Persoalan keabsahan atlet harus sudah selesai sebelum technical meeting agar saat technical meeting tak lagi mempermasalahkan legalitas atlet,” jelas Emrizal.

Emrizal juga menjelaskan pentingnya rambu-rambu atau peraturan tentang penggunaan atlet dari luar Riau dalam Porprov 2014. Dia berharap kabupaten/kota meminimalisir atlet-atlet dari luar Riau yang akan dimainkan dalam Porprov. Jika pun ada daerah yang memakai atlet di luar Riau, Emrizal menekankan, atletnya harus lebih unggul, harus dilakukan sesuai prosedur dengan benar, dan tidak menimbulkan masalah. Emrizal juga menegaskan, jika ada kabupaten/kota yang memakai atlet dari luar Riau, jika dia nanti berprestasi, tenaganya harus bisa dipakai oleh KONI Riau di PON atau kejuaraan lainnya.

“Prosedurnya harus baik, benar, jelas, dan tenaganya bisa dimanfaatkan KONI Riau di PON maupun iven lainnya. Jangan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, atlet tersebut tak ada ketika dipanggil untuk mengikuti pelatihan dan dipersiapkan untuk kejuaraan, karena sudah pulang ke daerahnya. Hal ini harus menjadi catatan penting Tim Keabsahan,” ungkap Emrizal lagi.

Berkenaan dengan hal itu, Ketua I KONI Riau H Abdul Lapiz, menjelaskan, tentang mutasi atlet memang harus diperketat, baik atlet lokal Provinsi Riau maupun atlet dari daerah lain. Untuk atlet Riau, kata Lapiz, sudah ada kesepakatan, jika si atlet tak dipakai daerah pemiliknya, boleh dipakai daerah lain sesuai kesepakatan.

“Kita akan membuat peraturan yang jelas dan tegas,” ujar Lapiz.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI Riau, Sudarman Umar juga mengingatkan, masalah keabsahan atlet selalu terjadi dalam setiap penyelenggaran iven di manapun. “Untuk itu, selain adanya aturan yang jelas dan tegas, juga ada kesepakatan dari KONI dan Pengprov masing-masing cabang,” jelas Sudarman.

Masukan-masukan tersebut, menurut Robin Hutagalung, akan dijadikan sebagai panduan dalam melakukan verifikasi atlet. Robin menjamin tak ada konflik saat Porprov 2014 nanti. “Semua akan diselesaikan berdasarkan peraturan yang ada,” jelas Robin.

“Tim Keabsahan akan membuat kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh masing-masing KONI Kabupaten/Kota, agar ketika terjadi masalah atau komplain, bisa menjadi acuan, dan itu nanti akan dikirim ke masing-masing KONI Kabupaten/Kota dan panitia pelaksana,” jelas anggota Tim Keabsahan lainnya, Enita Emnhar dan Meidison Dahlan.***