Agar tidak terulang lagi kejadian seperti dalam APBD 2016, KONI Riau beserta SKPD terkait melakukan rapat konsultasi pembahasan APBD 2017 dengan Komisi E DPRD Riau di Gedung DPRD Riau, Rabu (23/3/2016). Selain itu, agenda lainnya adalah persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017 di Kampar.
Dalam rapat tersebut, KONI Riau dipimpin ketuanya langsung, Dr H Emrizal Pakis. Hadir juga Ketua II KONI Riau H Muhammad Lapiz Manan, Bendahara Umum H Moch Roem, Sekretaris Umum H Darmansyah, Wakil Sekretaris Deni Ermanto, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) Sudarman Umar, dan beberapa pengurus lainnya.
Komisi E sendiri selain Ketua Komisi E, Masnur, juga dihadiri anggota komisi lainnya seperti Ade Agus Hartanto, Sugeng Pranoto, Markarius Anwar, Septina Primawati, Ramos Teddy Sianturi, dan beberapa anggota Komisi E lainnya. Sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau diwakili H Sanusi Anwar, Pemkab Kampar diwakili Syamsul Bahri, dan KONI Kampar langsung dihadiri oleh ketuanya, H Abdul Gafar.
Dalam rapat tersebut, Emrizal Pakis memaparkan rencana anggaran hibah yang diajukan KONI Riau tahun 2017 yang jumlahnya sekitar Rp60 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk belanja rutin, bonus atlet beprestasi, uang pembinaan atlet berprestasi, menyiapkan kontingen untuk PON Remaja di Semarang (Jawa Tengah), dan pembiayaan lainnya.
“Kami mengusulkan sebesar itu karena PON Remaja 2017 menyedot dana besar. Dari 17 cabang olahraga yang dipertandingkan di Surabaya tahun 2014, di Semarang jumlahnya bertambah menjadi 30 cabor. Yang juga menyedot dana besar adalah pembinaan harian, bonus atlet/pelatih, dan uang pembinaan atlet berprestasi setiap bulannya,” ujar Emrizal.
Emrizal mengusulkan, untuk bonus atlet berprestasi yang diberikan kepada atlet setiap tahunnya, sebaiknya anggarannya dimasukkan ke Pemerintah Provinsi melalui Dispora. Nantinya, setiap tahun Gubernur Riau-lah yang akan memberikan uang sagu hati itu kepada para atlet dan pelatih berprestasi.
“Tetapi harus jelas dan pasti. Kalau memang dimasukkan ke Dispora, maka anggarannya di KONI Riau akan kami cabut,” jelas Emrizal.
Emrizal berharap, dengan adanya rapat awal seperti ini, miskomunikasi yang terjadi pada APBD 2016 yang membuat anggaran KONI dipangkas sangat besar sehinggga KONI Riau mengalami sedikit “masalah” dalam persiapan PON 2016 Jawa Barat, tidak terjadi lagi. Bersama Dispora, KONI siap diajak berembug lagi kapan pun.
“Kalau ada masalah di Komisi C, saya berharap mereka berkonsultasi dengan Komisi E, dan kami siap untuk dipanggil untuk memberi penjelasan tentang usulan kami,” jelas Emrizal lagi.
Ketua Komisi E, Masnur, mengharapkan hal yang sama. Dia juga menyayangkan pemangkasan dana hibah KONI Riau di APBD 2016. “Untuk itulah kami berinisiatif melakukan rapat ini agar hal-hal seperti sebelumnya, jika ada masalah, bisa langsung terdeteksi dan dicarikan jalan keluarnya,” ujar Masnur.
Sebagai langkah awal, kata Masnur, rapat ini sangat baik dan akan diteruskan dengan rapat-rapat berikutnya. “Intinya, kami ingin membantu agar semuanya berjalan lancer. Mari kita jadikan olahraga sebagai salah satu pemantik pembangunan di Riau ini seperti di Sumatera Selatan,” ujar Masnur.
Di bagian lain, anggota Komisi E, Ade Agus Hartanto meminta KONI Riau membuat pengajuan anggaran lebih rinci dan tak bersifat gelondongan. “Dengan rincian tersebut kami bisa tahu dana tersubut untuk apa. Ini penting ketika kami melakukan rapat dengan komisi lain, atau saat paripurna, biar kami bisa menjelaskan. Kalau gelondongan dan kami pun tak tahu, ya akhirnya seperti yang terjadi dalam APBD 2016,” ujar Ade Agus.***
